BANYUWANGI, MEMONEWS.TODAY – Terkait penggalian dana Peran Serta Masyarakat (PSM) di saat pandemi, di SMP Negeri 2 Genteng, Banyuwangi, sejumlah aktivis meminta audiensi kepada Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi.

Semua itu mengingat belum dikeluarkanya kesimpulan terkait hasil verifikasi pemberitaan media adanya dana PSM itu. Bahkan, hingga sampai saat ini tak kunjung ada titik temu.

Ya, kedatangan Ormas Balawangi dan juga aktivis Permehati Pendidikan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Kabupaten Banyuwangi terkait hasil temuan tim pengawas SMP yang di terjunkan oleh Dinas Pendidikan di SMPN 2 Genteng beberapa hari yang lalu.

“Kita akan datang ke kantor Dinas pendidikan Senin depan untuk mengklarifikasi hasil dari SMP Negeri 2 Genteng. Karena hingga sampai saat ini kita belum tau bagaimana hasil dan kesimpulanya. Pertanyaan sayapun lewat japri juga belum di jawab sama Kepala Dinas, makanya kita punya inisiatif untuk datang ke Dinas biar jelas,” kata Sholehudin, Ketua Ormas Balawangi, Jum’at (23/4/2021).

Tidak hanya Balawangi, aktivis senior Pemerhati Pendidikan Sariono, Sos, pun juga turut hadir. Menurutnya, dalam pelaksanaan penggalian dana PSM yang dilakukan oleh SMPN 2 Genteng membebani masyarakat, dan diduga menyalahi aturan.

Selain waktunya dimasa pandemi, lanjut Sariono, besaran nilai nominal juga di tentukan. Padahal di dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya No 75 tahun 2016 dan juga PP 44 tahun 2012 sudah jelas di atur bahwasanya di dalam mengalian dana PSM dari orang tua siswa tidak boleh memaksa, memberikan jangka waktu, dan tidak boleh menentukan nominal, karena sifatnya adalah sumbangan.

“Saya sangat menyesalkan hal itu, karena itu selain membebani masyarakat di saat sulit seperti ini juga diduga menyalahi aturan, penarikan PSM boleh tapi harus tetap mengikuti aturan pemerintah. Aturannya sudah jelas,” tegas Sariono.

Baca Juga  Kasal : Isyarat KRI Nanggala-402 Fase Submiss menuju Subsunk

Sariono juga menambahkan, PSM boleh diminta oleh sekolah melalui wali murid, apabila sumber anggaran yang diberikan oleh Pemerintah lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan – bantuan yang lain tidak mencukupi kebutuhan sekolah. Akan tetapi harus tetap mengedepankan peraturan yang harus di ikuti lembaga pendidikan. (YOGA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here