MEMONEWS.TODAY, JEMBER-
Dugaan akibat ruwetnya birokrasi di Jember karena dualisme kepemimpinan kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Jember berdampak pada penambahan quota bahan bakar gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.

Wakil Ketua Himpunan Swasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Sekarkijang, Iqbal Wilda Fardana mengungkapkan hal tersebut, Senin (25/1/2021).”Saat ini ada peningkatan permintaan gas subsidi 3kg di Kabupaten Jember,” kata Iqbal yang juga anggota Komisi B DPRD Jember.

Atas informasi adanya kekurangan gas di masyarakat tersebut, Hiswanamigas melakukan permohonan fakultatif, tambahan di luar alokasi bulanan.

“Kita kemudian mengirimkan permohonan fakultatif kepada Pertamina region 5. Ternyata kita harus mendapatkam surat dukungan dari Pemkab Jember. Saat kami meminta surat dukungan dari pihak Pemkab kami bingung mau minta ke siapa karena ada dualisme pimpinan di Pemkab Jember,” lanjutnya.

Padahal menurut Iqbal sebenarnya surat dukungan ini cukup dari bagian ekonomi saja, namun terkendala adanya 2 kepala bagian ekonomi.”Kepala bagian ekonominya kan ada dua juga,”sebutnya.

Iqbal kemudian berinisiatif menghubungi Sekertaris daerah (Sekda) Mirfano, meskipun Mirfano sendiri telah disanksi oleh Bupati Faida dengan penurunan pangkat akibat dianggap menggalang ASN untuk melakukan mosi tidak percaya kepada Bupati.”Saya berkeyakinan Sekdanya masih tetap pak Mirfano, nah Pak Mirfano mengatakan akan segera mengirimkan surat dukungan dari Pemkab Jember,” katanya.

“Surat permohonan dukungan kepada Pemkab Jember sudah kirimkan ke Pak Sekda,”tambahnya.

Permintaan fakultatif yang diminta sebanyak 100% dari quota harian.”Kita mengajukan 100% dari quota harian,”ungkapnya.

Lebih jauh saat ini sebenarnya kondisi ketersedian relatif masih aman namun di lapangan adanya lonjakan permintaan elpiji bersubsidi.”Biasanya adanya lonjakan permintaan itu pada saat hari-hari besar, nah kami juga akan melakukan survei di lapangan,” jelasnya.

Baca Juga  Miris, Pria ini Ajak Pelajar Untuk Threesome, Imbalannya 300 Ribu

“Kalau di luar hari-hari besar itu biasanya akibat penggunaan yang tidak tepat sasaran. Sesuai pSE (surat edaran) Dirjen migas terkait pengendalian penggunan lpg 3 kg sudah jelas. Bidang usaha seperti perhotelan, peternakan dilarang menggunakan elpiji 3 kg, mereka harus menggunakan yang non subsidi,”pungkasnya.

Reporter: Rio

Foto: Aktifitas di salah satu SPBE di Jember.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here