MEMONEWS.TODAY, JEMBER- Pemilik sebuah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) warga Lingkungan Kauman, Bondowoso bernama,Nenek Agustina (65) mengugat Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bondowoso. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI juga ikut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyebabnya tanah seluas 4400 m2 yang diwarisi dari kakeknya bernama Karjogati dikuasai dan diklaim milik PTPN XI. Padahal tanah yang berada di belakang Kantor PDAM Kabupaten Bondowoso tepatnya di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ada sertifikat hak milik nomor 5 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 1967.

“Itu tanah almarhum kakek saya yang bernama Karjogati,”kata Agustina yang ditemui di lokasi, Kamis (18/2/2021).

Tanah tersebut padahal awalnya mau akan didirikan sekolah PAUD namun saat pihak Agustina memohon kepada BPN Bondowoso selaku tergugat 1 untuk diterbitkan sertifikat pengganti atas sertifikat nomor 5 (sertifikat lama) pada 22 April 2020.

Namun ternyata pihak tergugat tidak dapat memenuhi permohanan penggugat dengan alasan tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 2 atas nama PTPN XI yang diterbitkan pada 8 Juli 1997.

“Tanah ini kan awalnya mau saya bangun Polindes, PAUD. (Karena bermasalah) saya kemudian saya bangun di lokasi lain,”ucapnya.

Mendapati fakta tanah yang diwarisinya dikuasai pihak lain, Agustina kemudian menggugat ke PTUN untuk mencabut sertifikat yang telah diterbitkan pihak BPN.

”Kakek saya dulu kepala desa tanahnya banyak, bahkan kantor PDAM itu dulu tanah kakek saya,”jelasnya.

”Setelah meninggal tiba-tiba dijual sama keponakan kakek saya. Padahal seharusnya kan yang berhak menjual adalah orang tua saya, saat itu saya masih SD,”ungkapnya.

Atas gugatan tersebut, 3 orang majelis hakim PTUN Surabaya datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS). Para penggugat dan tergugat (BPN Bondowoso dan PTPN XI) juga hadir di lokasi.

Baca Juga  Puluhan Polisi Penyintas Covid-19 Jalani Screening Donor Konvalesen

Ada dua lokasi yang didatangi majelis hakim. Lokasi pertama di Desa Sukowiryo dan di Kecamatan Sukowono Jember.

Menurut Tim pengacara penggugat yang diwakili Sigit Bintoro, PS dilakukan untuk mengkonfirmasi gambar ukur yang dijadikan dasar penerbitan SHGB yang dikuasai pihak PTPN XI.

Penggugat ingin mencari kebenaran bukti materiil.”Pemeriksaan setempat ini untuk mengkonfirmasi gambar ukur yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat kepemilikan tanah tersebut,”sebutnya.

Tim pengacara juga menemukan bukti berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemkab Jember yang digunakan sebagai kantor Kecamatan Sukowono.

Tanah tersebut awalnya milik perusahaan jaman Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi PTPN X, Kecamatan Sukowono sendiri dulu masuk wilayah Kabupaten Bondowoso. Namun sejak 1 Januari 1929 Kecamatan Sukowono dimasukan ke wilayah Kabupaten Jember.

”Warkah pendaftaran tanah atas SHP disimpan oleh BPN Jember tersebutlah yang sebenarnya digunakan untuk BPN menerbitkan SHGB tanah milik klien kami atas nama Agustina yang diklaim milik PTPN XI,”katanya.

Tim pengacara menduga gambar ukur tanggal 31 Maret 1927 tersebutlah yang disalah gunakan oknum Kantor Pertanahan Jember dan tergugat 2 untuk menerbitkan SHGB nomor 2.

Tanah tersbut jika majelis hakim memenangkan penggugat rencananya akan dijual. Hasil penjualan tanah akan digunakan untuk pengembangan PAUD yang didirikan Agustina.

“Semoga majelis hakim memberikan keadilan kepada saya, tanah itu kalau nanti menang akan saya jual untuk pengembangan PAUD saya,”pungkas Agustina.

Reporter: Rio

Foto: Pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim PTUN Surabaya, Kamis (18/2/2021).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here