MEMONEWS.TODAY, JEMBER-
Kok bisa, penggunaan anggaran ratusan miliar anggaran penanganan wabah Covid-19 yang dikelola oleh Satgas Covid-19 tidak jelas pelaporannya. Temuan selisih penggunaan anggaran ini terungkap setelah BPK melakukan audit.

Hasil BPK tersebut diungkapkan Bupati Hendy Siswanto kepada pimpinan DPRD Jember saat paparan KUA-PPAS. Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim saat dikonfirmasi mengungkapkan ada selisih antara pengeluaran dan pemasukan.

”Laporan resmi audit BPK, Bupati menyampaikan ada selisih,” ungkap Halim ,Selasa (9/3/2021).

Selisih anggaran menurut BPK hingga Rp 180 miliar.BPK tidak menemukan SPJ pada anggaran yang telah dipergunakan Satgas.

”Selisih untuk (anggaran) Covid sekitar 180 miliar antara pengeluaran dan SPJ. Artinya BPK belum bisa menelusuri kemana arah pertanggung jawabannya,”ungkap anggota Fraksi Gerindra ini.

Atas temuan tersebut BPK menurut Halim akan melakukan audit investigasi.”Insyallah BPK akan audit investigasi,” ucapnya.

Lebih jauh mewakili DPRD Jember, Halim sangat mendukung langkah-langkah Bupati dan BPK untuk melakukan investigasi. Pasalnya anggaran tersebut berasal dari uang rakyat yang melalui APBD.

”Kami sangat mendukung langkah BPK, langkah Bupati. Harus dipertanggung jawabkan karena sampai 180 miliar,”tegasnya.

”Tapi laporan resminya belum ini kan informasi awal,”tutupnya.

Untuk diketahui Satgas Covid-19 Kabupaten Jember sebelumnya dipimpin oleh mantan Bupati Faida hingga Bupati Hendy Siswanto. Satgas Covid-19 juga menyisakan hutang. Sejumlah rekanan pengadaan sarana cuci tangan atau wastafel beberapa waktu lalu ‘wadul’ kepada Pansus Covid-19 DPRD.

Mereka mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Ironisnya saat itu Sekretaris Satgas COVID-19 Jember, Mat Satuki mengaku tidak bisa bertanggungjawab untuk rekanan yang belum terbayarkan hingga saat ini.

Sebab, ia mengaku sudah mencairkan pembayaran untuk ratusan rekanan yang berkasnya telah diterima sampai tanggal 28 Desember 2020.

Baca Juga  1 Orang Diamankan Densus 88 Mabes Polri, Terduga Teroris di Surabaya

“Ya saya tidak tahu, itu bukan tanggung jawab saya. Entah itu pembayarannya di Dinas Kesehatan atau Cipta Karya, saya tidak tahu juga,” tutur Mat Satuki yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember.

Satuki mengakui, dalam pekerjaan tersebut, ia menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Tetapi untuk pembayaran setelah 30 Desember 2020, saya tidak tahu. Bukan urusan saya,” ucap Satuki.

Dalam struktur di Satgas Covid-19, Satuki selaku sekretaris menjadi pejabat tertinggi nomor dua setelah bupati Faida selaku Ketua Satgas. Adapun BPBD Jember menjadi leading sector untuk penanganan bencana non alam Covid-19.

“Tanggung jawab saya cuma sampai 30 Desember 2020. Setelah itu, saya tidak tahu. Ya hutang negara memang wajib di bayar. Tetapi oleh siapa dan bagaimana, saya tidak tahu,” pungkas Satuki.

Bupati Jember saat itu Faida saat ditemui awak media dalam sebuah acara di Pendopo Wahyawibawagraha, rumah dinas menolak berkomentar. Ia bergegas meninggalkan ruangan begitu mengetahui ada wartawan.

Tidak hanya itu 1223 unit tenda bantuan yang seharusnya dibagikan, hingga akhir bulan Februari lalu belum dibagikan. Satgas telah membeli 1600 tenda namun yang dibagikan hanya 377 unit. Padahal anggaran tersebut dibeli dengan menggunakan anggaran penanganan Covid-19.

Tenda-tenda tersebut ditumpuk begitu saja di salah satu gudang milik pemerintah. Saat inspeksi mendadak Pansus Covid-19 menyayangkan cara penyimpanan tenda. Tenda-tenda tersebut rawan rusak sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.(*)

Rep: Rio

Foto : Tenda bantuan pengadaan Satgas Covid-19 Jember saat coba didirikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here