MEMONEWS.TODAY, JEMBER-
Berbagai kebijakan pasangan Bupati Hendy Siswanto-Wabup Gus Firjaun Barlaman diusia jabatan yang belum genap 1 bulan dikritik oleh PDIP Jember.

Kritik itu disampaikan oleh jajaran pimpinan DPC PDIP Jember, Jumat (19/3/2021) di kantor DPC Jalan Supriyadi, Baratan, Jember.

Ada 5 poin besar yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPC PDIP Widarto. Salah satunya penolakan PDIP untuk membahas PPAS. Alasannya hingga kini penunjukan 600 lebih pejabat sebagai Plt di lingkungan Pemkab Jember belum mendapatkan izin dari Kemendagri.

Plt mempunyai banyak keterbatasan saat proses pembahasan KUA-PPA hingga APBD.”Bupati ini membuat blunder baru,”kata Widarto, Jumat (19/3/2021).

”Kalau ini dilanjutkan tanpa persetujuan menteri dalam negeri maka akan melanggar peraturan perundang-undangan,” sebutnya.

Namun demikian PDIP memberikan saran agar bupati berkonsultasi kepada Kemendagri sebeluk membahas RAPBD yang diawali dengan KUA-PPAS.

“Kami sudah mensimulasikan bupati tidak akan mungkin bisa melakukan mengikuti semua rapat di komisi, di bangar,” terang Widarto.

Poin kritis yang lain adalah terkait pernyataan bupati yang akan memindahkan pusat pemerintahan. Wacana pemindahan pusat pemerintahan dinilai menabrak aturan yang ada pasalnya RPJMD dan Perda RTRW belum diundangkan.

”Kebijakan bupati saat ini hanya bersifat bombasti. Kami menolak kebijakan bupati yang bersifat bombastis,” tandasnya.

Reporter: Rio

Foto : Rilis media terkait sikap DPC PDIP Jember terkait kebijakan Bupati Hendy Siswanto.

Baca Juga  Duh, Wanita Cantik ini Diajak Suami Mencuri Dibeberapa Toko dan Mall

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here