MEMONEWS.TODAY, JEMBER – Masa pemerintahan Bupati Faida memimpin Kabupaten Jember berakhir hari ini,Rabu (17/2/2021).Setelah gagal menjadi pemenang pada Pilkada 9 Desember 2021, Faida harus hengkang meninggalkan pendopo kabupaten dan keluar sebagai rakyat biasa.

Namun nyatanya hingga semalam menurut informasi bupati perempuan pertama di kota tembakau itu tidak mau meninggalkan pendopo seolah menikmati detik-detik terakhir menjadi bupati. Padahal Wabup Muqit Arief sudah akhir pekan lalu meninggalkan rumah dinasnya, kembali ke pondokannya Ponpes Al Falah di Silo.

Sempat terjadi ketegangan di kalangan elit kabupaten. Penyebabnya hingga sore hari belum jelas siapa pengisi pelaksana harian bupati. Jabatan bupati harus diisi Plh karena pelantikan bupati-wabup terpilih Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman ditunda. Penundaan dilakukan karena adanya sengketa pilkda di 3 daerah, sementara Mendagri menginginkan pelantikan serentak usai sengketa 3 daerah tersebut tuntas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penentuan siapa Plh bupati Jember akhirnya diambil alih pemerintah Propinsi Jawa Timur. Kebijakan Faida yang dianggap ngawur karena mendemisionerkan jabatan sekda definitif dan menggantinya dengan Plt dan Plh menjadi pemicu.

Beredar rumor Plh Sekda Ahmad Imam Fauzi yang ditunjuk Faida menggantikan Sekda definitif Mirfano akan menjadi Plh Bupati. Isu atau rumor ini banyak ditanggapi negatif oleh banyak kalangan. Fauzi dianggap tidak layak dan menyalahi aturan jika tetap dilantik menjadi Plh bupati. Proses penunjukan Fauzi sebagai Plh Sekda sendiri juga dinilia bermasalah dan menyalahi aturan. Pasalnya sesuai UU Pemerintahan Daerah jabatan Plh bupati seharusnya diisi pejabat pratama tertinggi dalam hal ini sekda definitif yang diakui gubernur atau pemerintah propinsi.
”Kami intens komunikasi dengan pemprov dan menjelaskan situasi di Jember yang Sekdanya ada 3. Jawaban dari propinsi Plh akan diisi oleh Sekda yang sesuai aturan dan diakui gubernur,”kata Waka DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (16/2/2021).

Baca Juga  Kunjungi Polres Blitar, Kapolda Jatim Beri Pemaparan Jelang Idul Fitri

Namun akhirnya teka-teki terjawab. Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIB, Gubernur Khofifah telah menunjuk pejabat pemprov Hadi Sulistyono sebagai Plh Bupati. Penunjukan Kepala dinas pertanian propinsi Jatim ini seolah jalan tengah untuk menyelesaikan semua keruwetan birokrasi hasil kerja bupati Faida.

Berdasarkan rundown acara serah terima jabatan yang beredar di kalangan media, serah terima jabatan dari Bupati Faida kepada Plh Bupati Hadi Sulityono akan dilakukan di pendopo kabupaten Wahya Wibawa Graha, Rabu siang (17/2/2021) jam 10.00 WIB.

Sertijab kepada Plh ini menjadi akhir dari Jember Empire sebutan sejumlah kalangan terhadap pemerintahan Bupati Faida yang dianggap memimpin seperti memimpin kerajaam karena tidak mengindahkan DPRD dan seolah memakai sistem pemerintahan sendiri.

Berbagai kegaduhan terjadi selama masa pemerintahan Faida. Banyak kebijakannya yang kontrversial dan cenderung melawan aturan pemerintah diatasnya, diantaranya pelanggaran sistem merit birokrasi.

Kegaduhan juga menular hingga ke bawahan Faida. Banyak pejabat yang mbalelo tidak mau datang saat dipanggil rapat oleh Dewan.

Hingga pucaknya Faida di makzulkan oleh DPRD Jember namun upaya ‘kudeta’ oleh DPRD itu digagalkan MA sehari menjelang masa pencoblosan 8 Desember 2020 lalu.

Faida akhirnya di pecat oleh rakyat melalui pilkada. Rakyat yang sudah bosan dengan gaya pemerintahan kardi karepa dibik (maunya sendiri-bahasa madura) akhirnya memenangkan Hendy-Gus Firjauan. Selisih perolehan suara Faida yang menggandeng pengusaha muda Vian hingga 18%.

Tugas Hadi Sulityono walaupun hanya hitungan hari namun cukup banyak. Diantaranya penyiapan pembahasan APBD , pasalnya hingga saat ini Jember belum memiliki APBD. Bahkan pada tahun 2020 lalu kota suwar-suwir ini tanpa APBD mengandalkan Perkada untuk pencairan anggaran belanja daerah.

Tidak hanya itu alumni SMA 1 Jember dan Fakultas Pertanian Unej ini diharapkan mengembalikan birokrasi yang telah diacak-acak oleh Faida. Hal ini disampaikan salah satu pegiat yang selama ini melawan pemerintahan Faida, Kustiono Musri.”Insyallah (Plh Bupati) ndadani kegaduhan produk Faida dengan mencabut SK-SK Plt,”kata Kustiono.

Baca Juga  KapoldaJatim : Hasil Tidak Akan Menghianati Proses

”Terutama sounding untuk ganti Plt Ispektorat, Bina Marga, Bapekap, Cipta Karya, Dinkes, BPKAD, Dispendik. Selanjutnya pemeriksaan bisa dilakukan Bupati terpilih setelah dilantik,”pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here