MEMONEWS.TODAY, JEMBER – Jelang pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman PDIP Jember telah mengambil sikap politiknya.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Jember menyatakan tetap berkhidmat kepada rakyat dengan berada di luar pemerintahan Hendy-Gus Firjaun. Keputusan berada di luar pemerintahan bukan lantaran kekalahan pasangan Abdussalam dan Ifan Ariadna pada pilkada 9 Desember 2020 lalu.

Pernyataan ini disampaikan pimpinan partai berlambang banteng moncong putih di kantor DPC PDIP Kabupaten Jember di Baratan, Patrang, yang dipimpin langsung oleh sekertaris Bambang Wahyu Sujono mewakili Ketua DPC PDIP Jember Arif Wibowo yang ada di Jakarta.

Pernyataan sikap itu dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani langsung oleh Arif Wibowo dan Edi Cahyo Purnomo sebagai ketua Fraksi PDIP di DPRD Jember. Ada 10 poin tertuang dalam surat tersebut.

”Kami tidak menyebut oposisi, tapi bisa menempatkan diri selalu kritis terhadap pemerintahan Hendy dan Gus Firjaun sampai 2024,” kata Widarto, Wakil Ketua DPC PDIP Jember saat menggelar konferensi pers pada Rabu (10/2/2021).

Pada salah satu poin surat pernyataan tersebut, PDIP, menolak politik dagang sapi dengan pemberian Bansos (Bantuan Sosial) atau Jasmas (Jaringan aspirasi masyarakat) kepada DPRD untuk meredam daya kritis anggota DPRD Kabupaten Jember. “Pola relasi Pemkab dan DPRD harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan tetap saling menghormati. Tetapi, tidak menggunakan politik dagang sapi pemberian bansos sebagai upaya meredam daya kritis,” jelas Widarto.

PDIP akan mendorong APBD agar tidak hanya disalurkan dalam bentuk bansos saja meskipun saat ini masa kritis akibat pandemi. APBD harus dipikirkan untuk kepentingan jangka panjang.

Baca Juga  Pelantikan Hendy-Gus Firjaun Ditunda

Namun PDIP sebagai partai wong cilik tetap akan mendukung kebijakan bupati jika berpihak kepada rakyat terutama wong cilik.”Tetapi akan berada di posisi paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat,”tegas Widarto.

PDIP menuntut Hendy-Gus Firjaun memperbaiki kondisi birokrasi Pemkab Jember sekaligus merubah gaya pemerintahan dari sebelumnya tertutup menjadi lebih transparan. Keterbukaan informasi publik menyangkut APBD maupun kebijakan-kebijakan pihak eksekutif.
Sementara Sekretaris DPC PDIP Jember, Bambang Wahyu Sujono mengatakan tentang pentingnya upaya mengkritisi pemerintahan.
“Bupati Jember yang kemarin dikritisi saja itu masih gila-gilaan, apalagi kalau yang mendatang didiamkan,” sebutnya.
Ketua Fraksi PDIP, Edy Cahyo Purnomo atau akrab dipanggil Ipung akan mendorong pembahasan APBD 2021 yang akan diselenggarakan bersama DPRD paling disorot adalah alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

Menyangkut COVID-19 jangan sampai sekedar menebar bansos sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan. Tetapi, harus visioner menyangkut hal mendasar kebutuhan rakyat jangka panjang,” Ipung.

Penanganan pandemi di Jember dengan anggaran Rp 479 miliar sendiri saat ini disorot banyak pihak. Bahkan BPK dalam pemeriksaannya banyak menemukan penyimpangan secara administrasi maupun material. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here