MEMONEWS.TODAY-Jatah pupuk untuk Kabupaten Bangkalan mendapat kenaikan kuota pupuk sebanyak 1.000 ton. Awalnya, pada tahun 2020 jatah pupuk di kota salak sebanyak 19.100 ton. Kini, pada 2021 naik menjadi 20.700 ton.

Penambahan jatah pupuk itu diapresiasi Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bangkalan, Muhammad Hotib.

Ia menjelaskan, tambahan pupuk itu sudah sesuai dengan alokasi pupuk subsidi nasional. Pada tahun 2021 ada tambahan sebesar 1 juta ton dari kuota sebelumnya sebesar 8,9 juta ton menjadi sebanyak 9 juta ton.

“Disamping tambahan jenis pupuk cair sebesar 1,5 juta liter,” kata Hotib, Selasa (19/01).

Namun, Hotib menyayangkan, tambahan kuota pupuk 1.000 ton itu tidak bisa mengurai masalah kelangkaan pupuk di Kabupaten Bangkalan. Sebab, kondisi di lapangan malah terjadi kelangkaan yang lebih parah dari tahun 2020.

“Tambahan pupuk ini seharusrunya menjadi jawaban terhadap petani, tapi malah sebaliknya pada tahun 2021 kondisi petani lebih terpuruk dibandingkan tahun 2020,” sesalnya.

Hotib berpendapat, penyebab utama kelangkaan pupuk yang lebih parah itu dikarenakan ketidaksesuaian kuota pupuk yang tertera di E-RDKK dengan kuota ketentuan dari Menteri Pertanian prihal alokasi pupuk.

Pria asal Kwanyar itu menjelaskan, berdasarkan ketentuan kuota pupuk per hektar dijatah sebanyak 100 Kg jenis pupuk urea, 350 Kg per hektar untuk jenis NPK dan jenis Za sebanyak 100 Kg per hektar.

Namun, kata dia, pada data E-RDDK tahun 2021 ini malah mengalami penyusutan lebih dari 60% dari jatah yang seharusnya diperoleh petani.

Hotib mencontohkan salah satu kelompok tani di Kecamatan Kwanyar, pada tahun 2020 luas lahan 1.5 Hektar mendapatkan 150 kg Urea, 150 kg Za dan 350 NPK.

Namun, pada E-RDKK tahun 2021 tertera luas lahan 1.5 hektar malah hanya mendapat jatah 38 kg Urea, 12 Kg Za dan 62 Kg NPK.

Baca Juga  Warga Mandigu Jember Minta Dibangun Sabuk Gunung, Agar Banjir Tahunan Tak Terjadi

Hotib menjelaskan, pada kasus diatas, ada selisih sekitar 112 Kg/ Hektar untuk jenis urea dan 262 Kg/ Hektar untuk jenis NPK. Ironisnya, ketidaksesuaian kuota pupuk antara E-RDKK dengan ketentuan Menteri Pertanian tidak hanya terjadi pada satu kelompok tani saja, melainkan juga massif dialami di desa yang lain.

Lantas yang menjadi pertanyaan Hotib, kemanakah selisih pupuk tersebut?

Hotib mencurigai, ketidaksesuian itu disebabkan Dinas Pertanian dan penyuluh ditingkat kecamatan maupun desa tidak melakukan verifikasi faktual ke lapangan langsung.

Hanya sebatas membagi kuota pupuk dengan luas lahan pada masing-masing desa. Mayoritas luas lahan petani tertera 0,6 – 0,75 Hektar, padahal sebagian besar memiliki luas lahan lebih besar dibandingkan yang tertera pada E-RDKK.

“Kedua, dikhawatirkan adanya mafia pupuk yang sengaja melakukan perubahan terhadap E-RDKK, sebelum di serahterimakan ke kelompok tani, dilakukan mark-down atas kuota pupuk yang seharusnya diterima petani menyesuaikan dengan luas lahan, hal ini sebagaimana telah diatur oleh peraturan Menteri pertnian nomor 27 tahun 2020 tentang alokasi dan harga pupuk bersubsidi,” katanya.

Hotib menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk intervensi secara serius atas kuota dan pendistribusian pupuk tersebut. Jangan sampai komoditas strategis yang menjadi hajat orang banyak, khususnya pupuk sebagai kebutuhan mayoritas penduduk Bangkalan sebagai petani dijadikan ladang bisnis bagi oknum tertentu.

Jika hal itu dibiarkan, kata Hotib, dikhawatirkan akan terjadi gagal panen sebab tumbuhan padi dan jagung yang ditanam telat bahkan sama sekali tidak tercukupi unsur hara-nya yang bersumber dari pupuk tersebut.

“Pemerintah daerah harus serius tangani pupuk, jangan sampai ada main mata,” tandasnya.(*)

Repoter: Rusdi

Teks : Tanaman Padi Terlihat Menguning Akibat Kelangkaan Pupuk

Baca Juga  DPC PKB Jember Instruksikan Fraksi Usulkan Perda Pesantren

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here