MEMONEWS.TODAY, JEMBER-
Hendy Siswanto- Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Bupati Jember dan Wakilnya yang baru telah ditunggu sejumlah persoalan berat untuk diselesaikan. Semua persoalan itu warisan bupati sebelumnya Faida.

Salah satunya soal tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan stunting atau pertumbuhan fisik anak yang tidak normal karena gizi buruk yang tidak mampu diselesaikan oleh Faida yang nota bene adalah seorang dokter.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat berpidato dalam serah terima jabatan bupati Jember di kantor DPRD Jember menyinggung permasalahan tingginya AKI-AKB di Kabupaten Jember.

“AKI-AKB di Jember adalah yang tertinggi di Jawa Timur. Mohon ini diseriusi oleh bupati-wabup Jember. Mohon dicari intervensinya (solusi pencegahan). Kita Pemprov Jatim, dengan senang hati siap bersinergi membantu Pemkab Jember,” ujar Khofifah.

Khofifah dalam pidatonta bahkan memaparkan slide presentasi yang berisi data-data indikator kemiskinan di Jember. Dari 3.611 kasus kematian bayi di Jawa Timur sepanjang tahun 2020, Jember menyumbang angka 364 kasus.

Jumlah ini menempatkan Jember sebagai kasus angka kematian bayi tertinggi di Jawa Timur. “Prestasi” Jember di masa bupati sebelumnya itu, jauh melampaui Surabaya di peringkat kedua dengan kasus AKB mencapai 208 kasus.

Kabupaten Jember juga menjadi juara satu untuk kasus Angka Kematian Ibu (AKI) sepanjang tahun 2020. Yakni 61 kasus, dari total 565 di Jawa Timur. AKI di Jember itu jauh melampaui Bojonegoro yang berada di peringkat kedua kasus AKI dengan kontribusi 28 kasus.

“Angka kemiskinan di Jember pada tahun 2020 mencapai 247.990 jiwa, memang sedikit lebih baik dari rata-rata nasional. Tapi jumlah kemiskinan di Jember tahun 2020 itu meningkat dari tahun 2019 yang ada di angka 226.570 jiwa,” papar Khofifah.

Baca Juga  Ning Nurul Ikut Punguti Sampah Plastik Bersama Asbag

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Jember, Hendy Siswanto mengaku siap menjalankan arahan gubernur, terutama untuk penanganan kemiskinan.

“Memang Jember mempunyai peringkat yang tidak menggembirakan soal angka kemiskinan. Untuk penanganan AKI-AKB serta stunting, kita akan perkuat edukasi kepada ibu-ibu PKK, dan posyandu. Tentunya kami tidak akan membiarkan itu. Juga bersama OPD Terkait untuk sinergi bersama,” ujar Hendy.

Meski demikian, Hendy mengaku saat ini belum bisa bergerak cepat karena Jember belum memiliki APBD 2021. Sebagaimana diketahui, sejak Januari 2021, Jember tidak memiliki APBD karena bupati sebelumnya enggan mengajukan RAPBD ke Pemprov Jatim sesuai ketentuan. Faida – bupati Jember saat itu- juga enggan membahas RAPBD dengan DPRD Jember.

“Kita sudah menjalin komunikasi baik dengan DPRD Jember. Kita targetkan 2 minggu ini akan ada solusi soal APBD ini,” papar Hendy.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi berharap Pemprov Jatim bisa meningkatkan perhatian dan bantuan kepada Jember. “Mohon Jember mendapat prioritas dari gubernur karena Jember adalah sentra ekonomi di kawasan selatan Jatim. Kita siap mengikuti arahan. Kita juga mohon agar Pemprov berkenan menambah bantuan kepada Jember terkait bencana alam,” tutur Itqon.(*)

Reporter : Rio

Foto : Gubernur Khofifah saat pidato di depan rapat paripurna DPRD Jember.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here