MEMONEWS.TODAY, JEMBER-
Direktur utama Perusahaan umum daerah air minum (Perumdam) Tirta Pandalungan Ady Setiawan mengaku siap diberhentikan oleh Bupati terpilih Hendy Siswanto. Pernyataan ini disampaikan Ady saat rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jember, Kamis (11/2/2021).”Saya bekerja pada KPM dalam hal ini bupati (Kuasa Pemilik Modal), sehingga saya siap diberhentikan jika KPM menginginkan, saya bekerja profesional,”kata Ady

Rapat dengar pendapat Komisi C yang di pimpin David Handoko Seto untuk mengetahui dasar pelantikan Ady. Pada rapat tersebut tidak hanya mengundang jajaran Perumdam namun juga mengundang jajaran manajemen Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan dan dewan pengawas masing-masing perusahaan. Selama rapat kedua pimpinan perusahaan daerah tersebut dan dewan pengawasnya dicecar pertanyaan oleh anggota Komisi C.

Seperti diketahui Ady sebelumnya pada 5 Pebruari lalu dilantik kembali oleh Bupati Faida setelah masa jabatannya sebagai dirut berakhir per 1 Pebruari. Pelantikan ini akhirnya memantik polemik.

Pasalnya pelantikan Adi untuk masa jabatan 2021 hingga 2026 jauh dari etika politik karena pimpinan BUMD biasanya ditentukan oleh bupati pemenang Pilkada yang telah dihelat 9 Desember 2020 lalu. Sementara Faida sebagai petahana kalah oleh Hendy Siswanto dengan selisih perolehan 18 %. Artinya secara etika seharusnya yang memilih dan mengangkat direktur BUMD adalah Hendy Siswanto yang rencananya akan dilantik pada 17 Pebruari 2021 nanti.

Perlakuan berbeda terjadi pada PDP Faida justru menetapkan Plt Dirut setelah masa jabatan dirut sebelumnya Harianto berakhir bersamaan dengan Dirut Perumdam Tirta Pandalungan.

Usai rapat dengar pendapat, Ady menjelaskan pelantikan dirinya oleh Bupati Faida adalah kewenangan dari dewan paengawas (Dewas) dan bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM). Dirinya hanya seorang profesional yang bekerja sesuai keahliannya.”Sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2017 dan Permendagri 37 tahun 2018,”kata Ady.

Baca Juga  Penuh Sesak, Rutan Medaeng Diusulkan Untuk Ditata Ulang

Ady juga menyatakan dirinya telah melaporkan kinerjanya selama 4 tahun menjadi dirut kepada dewan pengawas dan bupati.

”Apa yang dilakukan oleh KPM sudah rule of the law sesuai aturan,”tambahnya.

Menurut Ady sesuai Permen itu ada dua cara untuk perekrutan direktur utama.”Di Permen itu ada dua pintu (cara) yaitu pintu open biding (lelang jabatan terbuka) dan pengangkatan kembali.Ternyata untuk menentukan ini (dirut) menggunakan diskresi KPM,”jelas pria asal Jawa Tengah ini yang beristrikan seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Jember.

Adi juga menyatakan pengangkatan dirinya dari periode jabatannya yang lalu hingga dilantik kembali, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan istrinya sebagai jaksa. Pasalnya dalam rapat dengar pendapat salah seorang anggota Komis C Agusta Jaka Purwana sempat menyampaikan pendapat umum yang menyangkut pautkan jabatannya dengan posisi istrinya sebagai jaksa.

“Saya selaku direktur tidak sah karena saya mempunyak istri seorang jaksa yang dikawatirkan ada beking-beking (dukungan),”katanya.

Pada aturan yang ada tidak ada larangan suami seorang jaksa menjadi direktur utama perusahaan umum daerah. Adi menyarankan agar bersurat kepada Kejaksaan Agung.”Maka terkait pernyataan itu maka silakan bersurat ke Kejaksaan Agung,”katanya.

Sementara itu David Handoko Seto saat dikonfirmasi, mempertanyakan kinerja Dewas yang selama ini seolah hanya menerima gaji buta dari uang rakyat karena hasil kerjanya tidak nampak.”Apa kerjanya? kajian ndak tahu, jumlah pelanggan ndak tahu, aturan internal ndak paham. Apa guna Pemkab Jember ini membayar mereka?,” kata David dengan nada bertanya.

Karena dianggap menghamburkan APBD dengan menggaji anggota Dewas Perumdam Tirta Pandalungan, David berencana mengusulkan pencopotan 3 orang anggota dewas yakni Edy Budi Susilo, Yessi Arifah dan Hasan kepada Hendy Siswanto usai dilantik nanti.”Diganti orang-orang profesional bukan abal-abal,”pungkasnya.

Baca Juga  Ditpolair Polda Jatim Ikut Cari KRI Nanggala-402 di Perairan Bali

Rapat dengar pendapat juga dihadiri oleh sejumlah pekerja kebun PDP tergabung dalam FK-PAK yang sebelumnya sempat mengusir Arif Wicaksono usai ditetapkan sebagai Plt Dirut PDP. Arif diusir karena sebagai anggota dewas perusahaan tidak sah menjabat sebagai Plt direktur utama.

Reporter: Rio

Foto : Rapat dengar pendapat Komisi C dengan pimpinan 2 BUMD milik Pemkab Jember

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here